Polemik Rencana Kominfo Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum, Seperti Apa?

Ankaraataemlak, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mendapat kritikan, khususnya dari pengembang dan pemain game Indonesia.

Hal ini terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mewajibkan penerbit game Indonesia berbadan hukum.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abarjani Pangrapan pada konferensi pers di Jakarta.

Samuel mengatakan, regulasi mengenai penerbit olahraga yang berbentuk badan hukum masih menunggu keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dijelaskan Samuel, hadirnya regulasi ini merupakan upaya mendukung ekosistem gaming di Tanah Air.

“Padahal itu Permenkominfo yang mau melaksanakannya, harus daftar ke Kumhan (Kemenkumham). Begitu dapat, jadi aturan,” kata seseorang yang diketahui bernama Sammy.

Di sisi lain, Chris Antony, pendiri Toge Productions, sendiri mengungkapkan bahwa AGI (Asosiasi Game Indonesia) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tiba-tiba mengundangnya untuk rapat terkait hal tersebut pada 28 Januari 2024.

“Sejak rapat dadakan Minggu lalu, terlihat aturan mengenai penerbit asing hanya sebatas pembahasan,” kata Chris.

Dalam cuitannya, ia mengatakan, “Peraturan Menteri yang diterbitkan tersebut merupakan peninjauan kembali terhadap klasifikasi permainan yang menggantikan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.”

“Dalam aturan ini tidak ada yang menyatakan bahwa penerbit harus berbadan hukum atau berbadan hukum di Indonesia.”

Pada pertemuan dadakan yang dihadiri oleh Chris, AGI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagian besar pengembang game tidak setuju dengan gagasan tersebut.

“Banyak pemain gamedev yang menyatakan saat ini tidak setuju dengan gagasan dibutuhkannya penerbit berbadan hukum di Indonesia,” tulis Chris X di akun tersebut.

“Yang disetujui itu soal perubahan klasifikasi cabang olahraga (IGRS), tapi masalah penerbitnya belum dibicarakan. Saya tidak tahu salah atau apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan rencana mewajibkan penerbit game Indonesia berbadan hukum. Tujuannya adalah untuk memasukkan peraturan ini ke dalam peraturan menteri.

Hal tersebut diungkapkan Samuel Abrijani Pangrapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Penerangan dan Penerangan, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Semel mengatakan, peraturan menteri yang mengatur masalah ini akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Saat ini, kata Samuel, peraturan tersebut menunggu pencacahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dijelaskan Samuel, hadirnya regulasi ini merupakan upaya mendukung ekosistem gaming di Tanah Air.

“Padahal itu Permenkominfo yang mau melaksanakannya, harus daftar ke Kumhan (Kemenkumham). Begitu dapat, jadi aturan,” kata seseorang yang diketahui bernama Sammy.

Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin menciptakan ekosistem game yang mematuhi semua aturan. Oleh karena itu, menurut Semyol, penerbit yang memasarkan gamenya di Indonesia juga mendirikan perusahaan di Indonesia.

“Jadi kita ingin menciptakan ekosistem seputar olahraga yang harus dipatuhi semua aturannya. Sudah ada keinginan untuk membuka layanan di Indonesia, jadi kita harus buat (perusahaan Indonesia) agar ada manfaatnya bagi Indonesia. Dan anak-anak pengembang game kami dapat mempublikasikannya”, katanya.

Dalam penulisan peraturan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menyampaikan bahwa telah terjadi diskusi publik dengan para pelaku industri olahraga. Menurut Samuel, penerbit yang tidak mematuhi aturan tersebut berisiko diblokir.

“Kalau tidak terdaftar di sini, penerbitnya bukan badan hukum di sini, jadi saya blokir gamenya. Kita ingin menciptakan ekonomi digital, kita tidak ingin menjadi penonton,” lanjutnya.

Namun, dia memastikan penerbit akan diberikan waktu untuk melakukan migrasi setelah aturan tersebut mulai berlaku.

Diakui perkembangan industri game di Indonesia berkembang pesat. Berdasarkan survei yang dilakukan, potensi pasar gaming di Indonesia mencapai sekitar 2 miliar dollar AS pada tahun lalu.

Kita sudah bicara dengan organisasi olahraga Indonesia bagaimana kita bisa menjadikan industri olahraga, tidak hanya terkait industrinya, tapi kontennya Indonesia konsisten dengan kontennya. dari itu.” katanya.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berencana menyusun kebijakan penyedia internet fixed broadband.

Dalam aturan tersebut, direncanakan penyelenggara Internet broadband tidak boleh menjual layanan Internet dengan kecepatan di bawah 100 Mbps.

“Internet itu kebutuhan pokok, kenapa mereka tetap menjual 5 Mbps, 10 Mbps untuk fixed broadband?” Mengapa tidak segera menjual 100 Mbps? Maka saya akan mengambil kebijakan untuk meminta fixed broadband dengan kecepatan 100 Mbps. kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Airey dalam keterangan resmi yang dirilis Cominfo, Kamis (25/1/2024).

Pasalnya, kecepatan internet di Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara lain. Selain itu, internet cepat kini diperlukan untuk mendukung ekonomi digital dan pemerintahan digital.

“Untuk menunjang ekonomi digital, masyarakat dan segala sesuatu yang bersifat digital, semua itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sinyal, karena pilar digitalisasi adalah infrastruktur digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi.

Menurut Budi Arie Setiadi, kecepatan internet di Indonesia masih rendah yaitu 24,9 Mbps.