Kominfo Sebut ‘Wasit’ Lembaga Pengawas Data Pribadi Dibentuk Pertengahan 2024

Wecome Ankaraataemlak di Portal Ini!

Ibukota Jakarta – Kominfo Sebut ‘Wasit’ Lembaga Pengawas Data Pribadi Dibentuk Pertengahan 2024

Otoritas Perlindungan Data Pribadi akan dibentuk sebelum pertengahan tahun 2024. Organisasi ini akan dibentuk untuk memantau penggunaan data pribadi di era digital ini.

Direktur Jenderal Penerapan Teknologi Informasi (Dirjen Aptika) Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, organisasi ini mempunyai kewenangan untuk melindungi data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. kernel (UU PDP). Entrust Luncurkan Pendekatan Zero Trust untuk Memperkuat Keamanan Siber

“Tujuannya di tengah, karena ini (UU PDP) harusnya mulai berlaku Oktober, seperti UU PDP Oktober tahun ini, organisasi ini akan bekerja dan sudah menjadi badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. UU PDP,” kata Semuel di Kantor Kementerian Informasi dan Komunikasi, Jakarta, Jumat (26 Januari 2024).

Terkait struktur organisasi, lembaga pemantau data pribadi ini akan berada langsung di bawah presiden. Namun, jelas Semuel, pada tahap awal organisasi ini akan bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Samuel mencontohkan lembaga tersebut, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Contohnya BPOM. Dulu lewat Kemenkes karena tumbuh langsung di bawah pimpinan presiden. Lalu BPS di bawah presiden tapi dulu lewat Bappenas. Ah, (otoritas dasar PDP) itu yang baru. pertama, langkah awal agar organisasi cukup matang dan mampu berjalan sesuai harapan, dia lapor ke Presiden melalui Kominfo,” ujarnya.

Terkait dengan fungsi lembaga pengelola PDP, Dirjen Aptika menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Organisasi UU PDP. Berdasarkan Pasal 58, departemen ini didirikan oleh Perdana Menteri dan membawahi Presiden.

Pasal 59

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) menyelenggarakan: a. membuat dan menetapkan kebijakan dan prosedur Perlindungan Pribadi sebagai pedoman bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Pemroses Data Pribadi; B. memantau penggunaan Perlindungan Data Pribadi; C. menegakkan hukum terhadap pelanggaran Undang-undang ini, dan d. Ini bagus untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan.

Pasal 60

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:

Satu. membuat dan menetapkan kebijakan di bidang Perlindungan Data Pribadi; B. memantau kepatuhan Pengendali Data Pribadi; C. mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Pemroses Data Pribadi; D. membantu aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang melibatkan dugaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; D. bekerja sama dengan otoritas Perlindungan Data Pribadi negara lain untuk menyelesaikan tuduhan. pelanggaran Perlindungan Data Pribadi lintas batas; F. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan pemindahan Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia; G. mengeluarkan perintah untuk memantau hasil pemantauan Pengendali Data Pribadi dan/atau Pengolah Data Pribadi; H. mengumumkan hasil pemantauan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; I. menerima pengaduan dan/atau laporan mengenai pelanggaran Perlindungan Data Pribadi; J. melakukan investigasi dan penelaahan pengaduan, laporan dan/atau hasil pemantauan dan dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi; k. menuntut dan menghadap kepada Orang dan/atau Badan Publik mana pun sehubungan dengan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi; I. meminta keterangan, data, informasi dan dokumen dari setiap orang dan/atau otoritas publik terkait dengan pelanggaran terhadap perlindungan data Anda; M. mengumpulkan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan untuk menyelidiki dan menyelidiki kasus dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi; N. melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap sistem, fasilitas, tempat dan/atau area elektronik yang digunakan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Pengolah Data Pribadi, termasuk akses terhadap informasi dan/atau penunjukan pihak ketiga, untuk. untuk meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa Perlindungan Data Pribadi. Kominfo Sebut ‘Wasit’ Lembaga Pengawas Data Pribadi Dibentuk Pertengahan 2024

Pasal 61

Ketentuan mengenai tindakan pelaksanaan kekuasaan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tonton video “Kekuasaan perlindungan data pribadi diharapkan terbentuk pada pertengahan tahun 2024” (agt/afr)