Heboh Usul Biaya Haji Rp105 Juta, Ini Beda BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat

Selamat datang Ankaraataemlak di Situs Kami!

Ankaraataemlak – Banyak istilah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang terkadang kurang dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk jamaah haji. Misalnya saja dalam belanja haji dikenal dengan istilah BPIH, Bipih dan Nilai Manfaat. Heboh Usul Biaya Haji Rp105 Juta, Ini Beda BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan, klarifikasi istilah tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Misalnya BPIH yang merupakan singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang Nomor 8 Oktober 2019 menjelaskan bahwa BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin Tebo Akhirnya Buka Suara atas Meninggalnya Santri Airul

Pasal 44 menyatakan bahwa BPIH bersumber dari Bipih (biaya perjalanan haji yang ditanggung oleh pemerintah kota), anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat, dana efisiensi dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya perjalanan haji atau bipih, kata Wibowo, merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh warga yang menunaikan ibadah haji. Nilai manfaat adalah uang yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji, melalui penempatan dan/atau investasi.

Sedangkan Dana Efisiensi merupakan dana yang diperoleh dari efisiensi biaya operasional penyelenggaraan haji.

“Kemarin Kementerian Agama mengajukan rata-rata biaya ibadah haji 2024 sebesar Rp 105 juta yang merupakan BPIH. Sedangkan yang harus dibayar langsung oleh Pemkot itu yang disebut Bipih,” jelas Wibowo Prasetyo, Kamis, 16 November di Bogor. 2023.

Wibowo mencontohkan BPIH 2023. Saat itu Kementerian Agama mengajukan BPIH 1444 H dengan rata-rata Rp98.893.909,11. Setelah pembahasan Panitia Kerja BPIH, Rapat Kerja Komisi VIII DPR dan Pemerintah disepakati rata-rata BPIH tahun 2023 sebesar Rp90.050.637,26. Komposisi BPIH terdiri atas: Bipih yang dibayarkan pemerintah kota pada tahun 2023 rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3%), dan besaran manfaat rata-rata Rp40.237.937 (44,7%).

Lalu berapa Bipih 2024 yang harus dibayar Pemkot? Wibowo menjelaskan, hal itu belum ditentukan. Sebab saat ini Panitia Kerja (Panja) bentukan pemerintah dan Komisi VIII masih mengkaji usulan Kemenag sebesar Rp105 juta.

“Panitia kerja sedang mengkaji setiap unsur usulan Kemenag, termasuk nilai tukar dolar dan riyal terhadap rupiah,” jelas Wibowo.

“Panitia Kerja BPIH juga akan mengkaji harga jasa dalam negeri dan Saudi, mulai dari transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Kementerian Agama juga mengusulkan peningkatan pelayanan makanan di Makkah hingga 84 kali lipat pada tahun 2024,” lanjutnya.

Hasil kerja Panja, lanjut Wibowo, akan diserahkan ke Rapat Kerja Kementerian Agama dan Komisi VIII untuk disetujui. Setelah tercapai kesepakatan mengenai BPIH tahun 2024, akan dibahas komposisi Bipih yang harus dibayar Pemkot dan besaran manfaatnya.

“Dana Nilai Manfaat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Besaran Bipih yang dibayarkan Pemkot juga tergantung besaran manfaat yang disiapkan BPKH,” tegas Wibowo. Heboh Usul Biaya Haji Rp105 Juta, Ini Beda BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat

Hal senada juga diungkapkan Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie. Dijelaskannya, BPIH berbeda dengan Bipih. Usulan Rp 105 juta adalah BPIH, bukan uang yang harus dibayar pemerintah kota.

“Uang yang dibayarkan oleh Pemkot disebut Bipih dan itu hanya sebagian dari BPIH. Jumlahnya belum ditentukan,” ujarnya.

Baca artikel edukasi menarik lainnya melalui link ini. Lebih dari 113 ribu jamaah telah melunasi biaya haji sebelum tahun 1445 H/2024 M. Jamaah yang membayar jumlah tersebut terdiri dari 101.645 jamaah yang masuk dalam kuota pemberangkatan tahun ini dan 11.598 jamaah kuota cadangan. Ankaraataemlak 1 Februari 2024