Dua Poin Penting Revisi UU ITE

Sugeng rawuh Ankaraataemlak di Portal Ini! Jangan Pernah Simpan Tablet atau Laptop di Bagasi dan Kabin

Ankaraataemlak Digital – Direktur Jenderal Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Gansong mengatakan perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setidaknya memiliki dua item penting yang akan segera disetujui. “(Misalnya) ada pasal tentang perlindungan anak di ruang digital. Sebelumnya, katanya di Jakarta, Senin 2023. Selain itu, mengatur pengecualian. Pasal 27 UU ITE di Banyak Kasus-kasus di masyarakat yang harus melaporkan suatu kasus pelecehan sebenarnya adalah tersangka. Ada perbedaan penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan seseorang. Usman mencontohkan kasus Baik Noor, di mana pelapor Back menjadi tersangka setelah tuduhan pelecehan seksual terhadap dirinya. Dengan adanya pasal pengecualian, kata dia, seseorang bisa dikecualikan dari sanksi UU ITE apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk membela diri dan dibuktikan.C. “Sebelumnya tidak diatur ya, pengecualian, menghina orang, memfitnah orang, merusak martabat orang dilarang. Tapi Usman menjelaskan, “ada klausul pengecualian yang membolehkan. Kalau bisa ditunjukkan dalam pembelaan, itu tidak terpengaruh UU ITE. Itu diatur di pasal 27.” Ia menambahkan, UU IDE diubah untuk menjaga kebebasan berekspresi di ruang publik, namun tetap memperhatikan hak dan kebebasan individu lain. Antariksa akan menjadi lingkungan yang aman dan sehat di Indonesia. “Perubahan UU IDE ini untuk memberikan kepastian hukum. Karena ada pengecualian, maka ada kepastian hukum,” kata Usman. Sebagai informasi, KPU telah menyetujui I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kmenkominfo). Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (RUU) akan diangkat pada rapat paripurna mendatang dan dituangkan dalam sebuah Undang-undang. RUU ITE merupakan perubahan kedua yang dilakukan pemerintah bersama DPR dan kini setelah naskah RUU ITE disetujui maka akan segera menjadi undang-undang. Protes di hadapan DPR, Abdesi menuntut revisi UU Desa disahkan. Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melakukan aksi protes di depan Gedung DPR pada Rabu 31 Januari 2024. Ankaraataemlak 31 Januari 2024 Dua Poin Penting Revisi UU ITE

Dua Poin Penting Revisi UU ITE